Presidium Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (KAMASTA)” MENJERIT” di gedung KPK
Pojokhukum–Jakarta Sejumlah Massa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (Kamasta) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.
“Mereka menyuarakan agar Bupati Buton Utara (Butur) segera dipanggil dan diperiksa karena Pemindahaan ibukota diduga terjadinya korupsi serta diduga terlibat kasus perjalanan dinas fiktif senilai Rp 2 miliar”.
Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (Kamasta) sebelumya pada September 2021 Mendatangi Gedung Komisi Pemberantasaan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk mengadukan dugaan pembangkangan Bupati Buton Utara (Butur) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah Otonom Baru.
“KPK segera panggil dan periksa Ridwan Zakaria atas dugaan keterlibatan dalam kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp 2 miliar dan dugaan. pembangkangan terhadap Undang-undang,” tutur Presidium Kamasta saat demonstarasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selaran, Jum’at (15/10/2021).
Zaidin Ahkam, Presidium Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (KAMASTA) mengungkapkan bahwa Unjuk rasa kemarin dilakukan menindaklanjuti kedatangan mereka sebelumnya di KPK RI untuk mengadukan dugaan pembangkangan Bupati Buton Utara Ridwan Zakaria terkait pemindahaan letak Ibu Kota secara sepihak tanpa mengindahkan amanat Undang-undang pada september lalu .
“Adapun bukti-bukti yang kami lampirkan sebelumnya adalah Putusan MK, Intruksi Kemendagri dan Surat Perintah Gubernur Sultra serta Surat penyataan Ridwan Zakaria”, ujar Ais panggilan akrab mahasiswa Universitas Jayabaya tersebut pada minggu 16 Oktober 2021 kepada redaksi Pojok hukum
Zaiddin Ahkam mengatakan, perkara Pemindahaan Ibukota Buton Utara dari Burangga ke Ereke sangat sarat akan terjadinya korupsi sehingga KPK harus segera mengungkap kasus ini secara transparan dan tuntas karena kami duga banyak kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat hal tersebut
“Dengan ini kami menguji nyali kpk untuk dapat melakukan penegakan hukum sesuai kewenangannya di buton utara sebagaimana kinerja kpk yang saat ini cukup baik contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melakukan operasi Tangkap Tangan (OTT) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Jumat malam, 15 Oktober 2021 yang mana berdasarkan informasi yang tersebar dimedias udah ada sekitar enam orang, di antaranya bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin,”
Kami percaya Kpk akan memberikan Perhatian juga kepada buton utara ungkap zaidin
Jurnalis : Cahaya Harahap
